Komisi VII DPR RI meminta pemerintah berani memangkas subsidi energi dan mengalihkannya untuk memperluas infrastruktur jaringan gas bumi. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikul Islam Ali mengatakan keberanian pemerintah ini dinilai akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang mengingat mayoritas blok-blok migas yang di eksplorasi dan di eksploitasi saat ini memiliki kandungan gas yang lebih besar dari pada minyak bumi.
Sebagai contoh, pemerintah baru saja menetapkan PT Pertamina sebagai operator Blok Corridor yang kaya gas bumi mulai 2026 hingga 2043. Sampai semester I 2019, data SKK Migas mencatat bahwa produksi blok Corridor sebanyak 827 juta MMSCFD, setara dengan 13,99 persen dari total produksi gas domestik pada periode yang sama, 5.913 MMSCFD.
Subsidi energi sebaiknya dikurangi dan dananya dialihkan untuk membangun jaringan gas. Kita jangan terjebak terus pada energi impor. Sumber gas kita banyak, ujar Syaikul di Jakarta, Minggu. Menurut Syaikul, subsidi energi selama ini terlalu besar dan tidak memberikan solusi dalam jangka panjang. Sebagai contoh subsidi untuk LPG. Data KESDM dalam tiga tahun terakhir subsidi LPG angkanya terus melambung dari Rp 25 triliun (2016), Rp 39 triliun (2017) dan Rp 64 triliun (2018).
Bayangkan dengan 10 persen biaya subsidi LPG itu, berapa panjang pipa gas yang bisa dibangun. Berapa ratus ribu rumah tangga yang bisa menikmati energi gas bumi yang lebih efisien. Paradigma pengelolaan harus digeser dari energi impor ke produk sendiri, tegasnya. Dengan semakin banyaknya usaha rumahan, pasca munculnya aplikasi seperti Go-Food, GrabFood dan e-commerce lainnya, gas bumi bisa menjadi energi yang efisien untuk pelaku usaha kecil. Sehingga keberadaan gas bumi dapat membantu penguatan sektor UMKM yang merupakan pondasi ekonomi nasional.
Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga. Melalui sinergi dengan 54 kabupaten/kota, Kementerian ESDM didukung sinergi holding migas dan subholding gas bumi, bakal membangun jargas 293.533 sambungan rumah (SR) senilai Rp 3,2 triliun di 2020. Kami harap manfaat gas bumi dapat dirasakan oleh masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil. Selain rumah tangga, sektor UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup signifikan dimana mereka bisa menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan lebih kompetitif dibanding energi lain," ujar Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto beberapa waktu lalu.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sudah menyetujui rencana pengembangan atau Plan of Development (POD) Blok Masela yang ditawarkan atau diajukan oleh Inpex Corporation. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, POD yang telah ditandatangani pada 5 Juli 2019. Rencana pengembangan tersebut berisi acuan besaran nilai dan target investasi. Selain itu, proposal tersebut juga mengatur mengenai insentif dan penetapan bagi hasil.
Jadi enggak boleh lebih dari itu. Kalau ada lebih harus diurus. Kemudian insentif apa, berupa tax, split, investment credit, untuk supaya mencapai tingkat keekonomian sesuai dengan cost, kata Dwi, di Jakarta, Selasa (16/7/2019). Menurut Dwi, dalam POD juga ditetapkan skenario sebagian sumber pendanaan proyek berasal dari internal kontraktor. "Kemudian di situ akan menyangkut masalah skenario pendanaan segala macam, yang akan dilaksanakan oleh kontraktor. Dengan skenario itu semua Pak Menteri menyetujui,tuturnya.
Untuk menetapkan penyerap gas yang dihasilkan dari Blok Masela, SKK Migas akan menyerahkan sepenuhnya ke Inpex sebagai operator lapangan gas abadi ini. Namun, pemerintah melalui SKK Migas memiliki kewenangan untuk menyetujui alokasi penjualan gasnya. Itu kan yang lead-nya Inpex, ya itu nanti terserah Inpex, kalau Inpex ditunjuk sebagai penjual produk, itu kan ditender juga nanti, network Shell ikut ya silahkan saja, tandasnya.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mencari sumber gas potensial, diantaranya sedang menjajaki produksi gas dari Blok Masela. Perusahaan tersebut selalu terbuka, untuk menjalin komunikasi dengan operator gas hulu. Direktur Pemasaran PGN Danny Praditya mengatakan, keberadaan Blok Masela sangat memungkinkan sebagai pondasi baru bagi penyediaan gas bumi domestik. Akan tetapi, sejauh ini PGN baru tahap menjajaki kemungkinan kerja sama untuk pemanfaatan gas dari Blok Masela.
Apalagi dengan menyandang status sebagai Sub Holding Gas, maka peran komersialisasi dan monetisasi gas bumi adalah tugas PGN, kata Danny. Untuk sampai tahap finalisasi, menurut Danny masih membutuhkan proses yang panjang. Sebab, PGN harus memperoleh data dan informasi detil terkait perkembangan Blok Masela terlebih dulu. Selain itu, terdapat proses kajian yang lebih mendalam untuk proses kerjasama nantinya. Hal-hal seperti pengadaan modal, volume produksi, hingga perkiraan harga, mesti dikaji lebih terperinci.
Ini baru tahap penjajakan, ke arah kerja sama masih panjang prosesnya, tutur Danny.Danny juga menjelaskan, pasokan gas dari Lapangan Abadi ini sangat potensial untuk menjaga pasokan keperluan gas domestik. Hanya saja, perlu ada kajian keekonomian yang lebih rinci lagi.
Ya untuk kesinambungan pasokan di domestik tentunya itu cukup signifikan ya, tinggal nanti keekonominannya seperti apa, ujar Danny.
Di sisi lain, PGN menganggap pemanfaatan Blok Masela sebagai potensial portofolio pasok yang akan menjamin pasokan di domestik. Intinya, lanjut Danny, untuk pengelolaan gas pastinya PGN aktif melibatkan diri.Sub Holding Gas memang sudah seperti itu tugasnya, kini pengelolaan infrastruktur pun gas bumi sudah di PGN,tandasnya.
