Politisi PDIP Zuhairi Misrawi menilai rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 sebagai harga mati. Hal ini dilakukan untuk mengawali langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi di periode kedua.
Rekonsiliasi kita sebagai bangsa, karena peradaban bangsa adalah peradaban gotong royong persatuan, kita apresiasi seluruh insiatif dari berbagai elemen bangsa utk terus membangun silaturahmi, kata Zuhairi dalam diskusi polemik di Resto d'Consulate.
Zuhairi berpandangan, rekonsiliasi adalah sikap move on bagi mereka yang belum legowo untuk duduk bersama. Karenanya, rekonsiliasi menjadi hal yang harus digaungkan agar para pihak yang berseteru sebelumnya dapat kembali guyub. Jadi kita semua dari partai politik akan gagal kalau tidak mampu membangun rekonsiliasi dalam konteks bangsa. Rekonsiliasi bukan cuma politik, tapi juga sosial untuk menatap bangsa ke depan, jelas Zuhairi.
Lebih jauh, lanjut dia, bila langkah rekonsiliasi sudah rampung, maka pemilihan figur pembantu Jokowi di periode keduanya menjadi hal penting yang laik digodok. Zuhairi yakin, Jokowi tinggal memilih dari calon-calon yang sudah disodorkan.
Indonesia sekarang adalah Indonesia emas, banyak orang baik, saya kira figur sudah banyak, Jokowi tinggal pilih,Zuhairi menyudahi. Dalam diskusi tersebut, politikus PDIP ini juga bicara soal jatah menteri di periode kedua pemerintahan kedua Jokowi. Menurut Zuhair, PDIP siap untuk mengisi jabatan apapun.
Meski yakin kader PDIP akan mendapat jatah jabatan, namun hingga saat ini diakuinya PDIP belum membahas pengisian jabatan pemerintahan periode 2019-2024. Tidak etis PDIP bincangkan jatah-jatah menteri, karena tugas yang diemban lebih berat daripada bagi-bagi kekuasaan dan alhamdulillah kami sedang panen kader-kader terbaik di setiap lini, ekonomi, pertanian,ujar Zuhairi.
Disinggung sosok potensial PDIP yang akan menjabat jabatan tertentu, Zuhairi mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut. Dia menuturkan, memilih sosok untuk masuk ke pemerintahan adalah hak prerogatif presiden dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.Presidennya kan dari PDIP, kami punya tanggung jawab besar. Kami percayakan presiden karena itu hak prerogatif, dan tentu ketua umum akan pilih kader-kader terbaiknya isi posisi kabinet, tukasnya.
Sementara, politikus Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, pihaknya santai menyambut pemerintahan kedua Jokowi. Diakuinya saat ini sikap Golkar menyerahkan sepenuhnya porsi jabatan kepada Jokowi sebagai Presiden. Kendati demikian, dia meyakini Jokowi memiliki perhitungan detil dalam memilih pembantunya kelak.Kita santai-santai saja. Pada dasarnya Golkar akan ikut. Karena Pak Jokowi kan insinyur, jadi tentu punya hitungan yang presisi, biar presiden yang mengatur porsi Golkar, kata Meutya.
Aksi di depan gedung KPU dan Bawaslu, berjalan damai pada Selasa, 21 Mei 2019, hingga sekitar pukul 21.00 WIB. Aparat kepolisian memberikan waktu lebih lama kepada demonstran untuk menyampaikan aspirasi. Biasanya demonstran akan dibubarkan pukul 18.00 WIB. Usai aksi di depan Gedung KPU dan Bawaslu berjalan lancar, kerusuhan tiba-tiba pecah. Sekitar pukul 23.00 WIB, massa yang tak dikenal muncul dan membuat kerusuhan di beberapa titik di Jakarta. Seperti di Tanah Abang, KS Tubun dan sekitarnya.
Kerusuhan terus berlangsung hingga keesokan harinya, Rabu, 22 Mei 2019. Bahkan, Asrama Brimob di Petamburan ikut diserang. Massa melempari asrama Brimob dengan bom molotov.
Kerusuhan 21-22 Mei ini memakan korban jiwa hingga sembilan orang. Polisi pun sudah menangkap para pelaku yang diduga sebagai provokator. Sebanyak 447 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia.
Menurut Karopenmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, sebagian dari mereka akan menjalani persidangan. Dedi menyebut pihaknya kini tengah memburu pria berinisial YN yang diduga sebagai komandan atau pentolan rusuh 21-22 Mei 2019 lalu. YN pun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron. Ada satu juga masih dalam pengejaran, YN patut diduga sebagai komando perusuh, maka diterbitkan surat DPO, kata Dedi, Jumat, 5 Juli 2019.
No comments:
Post a Comment