BEM SI Aksi Gelar Demi Didepan Istana Negara Siang Ini

BEM SI Gelar Aksi Didepan Istana Negara Siang Ini

Jakarta- Badan Eksekutif mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar aksi didepan Istana Negara Senin (21/10)siang.

"Benar (akan ada aksi BEM SI)," akata koordinator Aliansi BEM SI, Muhammad Nurdiansyah.

Nurdiansyah juga membenarkan selebaran angend yang tersebar di media sosial. Selebaran itu berisikan Tagline #kawaldariawal yang diusung oleh BEM SI dalam Seruan Aksi Nasional kali ini.

Dalam selebaran tersebut tertulis aksi akan dimulai pukul 13.00 WIB sampau selesai. Adapun titik kumpul yang disampaikan ialah di Patung Kuda, Jakarta Pusat dan titik aksi di Istana Negara.

Saat dikonfirmasi, Nurdiansyah tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari aksi yang rencananya dilakukan hari ini.

Beberapa waktu terakhir, BEM SI kerap melakukan aksi isu UU KPK. Dalam aksi di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, pada Kamis (17/10). Mereka mendesak presiden mengeluarkan Perppu KPK.

Koordinator aksi BEM SI, Erfan Kurniawan mengatakan semula BEM SI memperkirakan jumlah peserta aksi 1.000 mahasiswa. Namun, jumlah yang hadir kemungkinan berkurang karena dihadang aparat keamanan di sekitar kampus.

"Hari ini kami kecewa karena pihak kepolisian ini banyak menahan massa kami di kampus masing-masing," kata Erfan kepada wartawan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Terkait dengan tuntutan agar presiden mengeluarkan Perppu, Erfan mengatakan telah menyiapkan surat audiensi untuk melakukan dialog terbuka dengan presiden pada tanggal 21 Oktober.

Mahasiswa ingin berdiskusi dengan nomor satu di Indonesia secara terbuka untuk mmeberikan evaluasi terhadap kinerja presiden dan Nawacita selama satu periode sebelumnya.

Ia menegaskan Aaksi untuk unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa murni untuk membahas hal substantid, yakni mengenai UU KPK hasil revisi. Dia menpis tudingan yang mengatakan unjuk rasa bertujuan menggagalkan pelantikan presiden.

"kami tidak mau ada klaim kalau mahasiswa menghambat pelantikan presiden. Aksi itu terkait dengan substansi, bukan menghambat pelantikan presiden,"katanya.

Share: