Ahok Masuk BUMN, Antara Kursi Bos PLN atau Inalum

Ahok Masuk BUMN, Antara Kursi Bos PLN atau Inalum

Jakarta,-- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikabarkan akan menduduki kursi pimpinaan di salah satu perusahaan BUMN. Kabar itu menyeruak usai Ahok bertemu MEnteri BUMN Erick Thohir saat bertanding ke kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11) pagi.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, Ahok mengaku banyak berbicara dengan Erick soal perusahaan BUMN. Intinya, Erick ingin melibatkan Ahok untuk mengurus satu dari 115 perusahaan pelat merah (jumlah perusahaan BUMN berdasarkan situs resmi BUMN.go.id).

"Saya cuman diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," ujarnya singkat.

Melihat latar belakang pendidikannya, yaitu sarjana Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti, dan program magister manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, Direktur Eksekutif Institute For Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut AHok cocok memimpin BUMN Karya.

Kenyataannya, saat ini terdapat empat BUMN yang pucuk pimpinanannya masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT PLN (Persero) Tbk, dan PT Inalum (Persero).

Dua diantaranya merupakan bank. Tentu, kursi bos bank BUMN tak sembarangan diisi oleh mereka yang tidak berpengalaman, mengingat bisnis bank cukup teknis.

Makanya, kursi bank BUMN umumnya diisi oleh pejabat karier.

Ini artinya, tersisa dua pucuk pimpinan perusahaan BUMN yang paling berpeluang untuk diduduki oleh Ahok. Yakni, PLN. LAinnya, Inalum.

"Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan Ahok dan pengalaman dia bekerja di bidang konstruksi sipil , serta pengalaman memimpin organisai, paling memungkinkan ya di Inalum," ujar Fabby.

Ia melanjtkan peluang Ahok di PLN tipis, mengingat perusahaan setrum pelat merah itu memiliki bisnis yang dinamis dan tantangannya besar dalam mencari pendanaan di pasar internasional.

"Menurut hemat saya, PLN yang jadi nahkoda harus punya pemahaman mendalam di sektor energi, termasuk bisnisnya,. Karena, PLN memiliki beban utang dan menjadi tulang punggung bagi negara, di smaping memiliki komitmen anti korupsi tentunya," tutr Fabby.

Manajer Advokasi dan jaringan Publish What You Pay (PWYP) Aryanto Nugroho enggan mengusulkan kursi mana yang paling cocok untuk Ahok. Menurut dia, yang terpenting calon pemimpin perusahaan BUMN harus memiliki integritas dan visi yang jelas.

"Jadi, bukan soal bagi-bago kekuasaan semata, atau balas budi. Siapapun yang menjadi direksi BUMN harus punya integritas. Kemudian, visi yang jelas," tegas dia.

Sekadar mengingatkan, sejak keluar dari penjara karena kasus penistaan agama, Ahok diketahui tidak memiliki jabatan apapun. Namun, ia aktif dalam keanggotaannya di PDI Perjuangan.

"Saya kira, kasus Ahok sebelumnya tidak akan menjadi maslaah. Ia kan akan menjadi pemimpin perusahaan, bukan pejabat publik. Selama dia (Ahok) berintegritas, punya visi yang jelas, dan tidak punya conflict of interest (konflik kepentingan),tegas Aryanto.

Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Di bawah kepemimpinananya. PEmerintah Provinsi DKI Jakartamenerima sederet penghargaan dari Bappenas untuk kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik, Provinsi dengan Perencanaan inovatif, dan Provinsi dengan Perencanaan Progresif.

 

Share: