Canda Paloh: Lembaga Survei Paling Anti Pilkada Tak Langsung ~ info berita SMSQQ

Canda Paloh: Lembaga Survei Paling Anti Pilkada Tak Langsung

Surabaya,-- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku tak masalah dengan wacana pilkada prosesnnya bakal dikembalikkan ke DPRD. sembari berkelakar, ia menyebut yang paling tak setuju dengan perubahan sistem itu adalah lembaga survei.

"Saya pernah sambil sedikit agak humor, ganggu, yang paling menentang tidak pilkada langsung ini balik ke DPRD, siapa? Lembaga survei," katadia, di sela Perayaan HUT kedelapan Partai Nasdem, di JX Internasional, Surabaya, Sabtu (23/11).

Lebih lanjut, ia pun mengatakan pihaknya pernah membahas perihal pilkada langsung, pada waktu itu, tapi kembali kepada pemilihan umum katakanlah DPRD," kata dia.

Surya mengatakan setuju dengan hal itu selama sesuai konsensus dan kehendak rakyat.

"Kalau memang diskursus memang menagrah ke arah itu (pilkada melalui DPRD) kenapa tidak? Tetapi artinya tidak ada misalnya blocking harus mempertahankan model pilkada yang seperti ini secara absolut hidup mati, tidak. Bagi NasDem tidak begitu," ujarnya.

"Saya pikir ini bagus untuk membangun peran partisipasi publik yang lebih terlibat, dalam perubahan yang cukup strategis bagi seluruh tatanan kehidupan kebangsaan kita, termasuk masalah-masalah pilkada pemilu dan sebagainya," ungkapnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnivian mengatakan berencana melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Menurutnya pilkada secara langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.

Mantan Kapolri itu berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji selama lima tahun hanya Rp12 miliar, menurut hitungan Tito.

Salah satu opsi yang disodrokannya adalah pilkada asimetris, yakni pilkada langsung hanya digelar di beberapa wilayah yang dianggap punya indeks kedewasaan berdemokrasi yang signifikan. Yang lainnya digelar di DPRD.

Diketahui,s ejumlah lembaga survei kerap merilis tingkat eletabilitas atau keterpilihan para kandidat di daerah serta sebagiannya memberi jasa konsultasi politik.