Pemerintah Pusat telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran baik kementerian maupun lembaga, untuk menghadapi pandemi Corona atau Covid-19. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang juga anggota di Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni, mengapresiasinya. Meski begitu, pelaksanaannya harus tetap dilakukan secara proporsional. Saya mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk memotong anggaran lembaga-lembaga negara dan mengalokasikan dananya untuk penanggulangan covid.19. Meski begitu, pemotongan anggaran ini adalah suatu kebijakan besar, karenanya saya mengharapkan pemerintah pusat telah menganalisis kebijakan pemotongan itu dengan baik dan benar, sehingga pemotongan yang ada itu sudah sesuai dengan porsinya dan proporsional, ucap Sahroni dalam keterangannya, Senin (13/4/2020).
Dia mencontohkan, anggaran Kejaksaan Agung dipotong sebesar Rp 1 triliun dari Rp 7 triliun menjadi Rp 6 triliun atau sekitar 14, persen. Namun, jika melihat Mahkamah Agung sebesar Rp 10 triliun, hanya mengalami pemotongan anggaran yang lebih kecil, yakni Rp 400 miliar atau hanya 3,8 persen.
Di sinilah maksud saya harus proporsionalnya. Kita bisa lihat bahwa anggaran Mahkamah Agung lebih besar daripada Kejaksaan Agung, tapi pemotongannya justru lebih kecil. Kebijakan ini patut dipertimbangkan kembali mengingat kedua lembaga negara sama-sama merupakan instrumen hukum yang penting di Indonesia. Jadi jangan ada ketimpangan atas pemotongan anggaran sehingga tidak propersional, ungkap Sahroni.
Pemotongan Anggaran
Menurut dia, pertimbangan untuk pemotongan anggaran ini harus benar-benar proporsional dan tepat sasaran. Kalau dibandingkan dengan MA, anggaran Kejaksaan Agung ini sudah kecil, kasihan kalau dipotong lagi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, pemerintah perlu memperhatikan betul-betul aspek proporsionalitas anggaran agar pemotongannya juga tepat sasaran, tutupnya.
No comments:
Post a Comment